![Redaksi [SN]](https://secure.gravatar.com/avatar/938d189ef3771c4011ed62ca876003c8561f6f59b0a49760c0ff8f47d82a24b1?s=80&d=mm&r=g){kind=avatar}
GORONTALO [Shertanews.com]-Langkah strategis kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam mendorong percepatan pembangunan dan mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.
Hal itu ditunjukan oleh Bupati Boalemo Rum Pagau yang turun langsung melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo. Guna membahas percepatan pengalihan status sertifikasi lahan eks transmigrasi seluas 1.800 ha, yang diproyeksikan menjadi bagian pendukung pengembangan PSN di Kabupaten Boalemo.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Sherman Moridu, MM., serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Boalemo Supandra Nur, ST., pada Jum’at (2/10).
Rombongan Pemkab Boalemo diterima langsung oleh Kepala BPN Provinsi Gorontalo Muhammad Naim, S.SIT. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dan BPN dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan strategis di Boalemo.
Pembahasan tidak hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas lahan, sehingga proses pembangunan yang direncanakan pemerintah dapat berjalan tanpa terkendala persoalan legalitas di kemudian hari.
Lebih lanjut, Percepatan legalisasi lahan eks transmigrasi seluas 1.800 hektare menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut.
Pemkab Boalemo dan BPN Provinsi Gorontalo mendorong agar proses inventarisasi, pengalihan hak hingga penerbitan sertifikat dapat dilakukan secara terkoordinasi, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan itu juga, Kepala BPN Provinsi Gorontalo Muhammad Naim, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan lahan yang berkaitan dengan PSN memiliki kepastian hukum.
“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan seluruh persoalan lahan pendukung PSN memiliki legalitas hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” ungkap Muhammad Naim.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Boalemo dalam menyiapkan fondasi pembangunan yang lebih kuat. Kepastian status lahan diharapkan dapat memperlancar agenda pembangunan infrastruktur sekaligus membuka ruang bagi masuknya investasi dan aktivitas ekonomi baru di daerah.
Dengan koordinasi langsung antara Pemkab Boalemo dan BPN Provinsi Gorontalo, proses penataan serta legalisasi lahan eks transmigrasi tersebut diharapkan dapat segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian bagi keberlanjutan pembangunan strategis di Kabupaten Boalemo. (Adv)
Laporan : Serta
