![Redaksi [SN]](https://secure.gravatar.com/avatar/938d189ef3771c4011ed62ca876003c8561f6f59b0a49760c0ff8f47d82a24b1?s=80&d=mm&r=g){kind=avatar}
GORUT [Shertanews.com] –Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seremonial dan hiburan yang melibatkan banyak pihak mulai dengan pertunjukan tarian dana-dana kolosal, hingga kegiatan seremonial lainnya, namun suara kekecewaan justru datang dari Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula.
Warga setempat terpaksa membangun jalan secara swadaya karena tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab daerah kini dikerjakan melalui gotong royong oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun.
Kekecewaan ini mencuat melalui unggahan akun Facebook Haris Bobihu di grup Forum Aspirasi Masyarakat Gorontalo Utara, Sabtu (25/4/2026), bertepatan dengan rangkaian perayaan HUT daerah.
Dalam unggahannya, warga menilai pemerintah lebih fokus pada kegiatan seremonial dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, meskipun masyarakat tetap menjalankan kewajiban membayar pajak.
“Kalau di daerah lain masyarakat sampai membongkar rumah bandar narkoba karena tidak percaya aparat, kami di sini tidak. Kami justru membangun jalan yang seharusnya pemerintah bangun,” tulis Haris.
Ia juga menyampaikan sindiran tajam terhadap para pemangku kebijakan: “Di mana kalian saat kami butuh? Saat kalian butuh suara, kami dianggap penting. Tapi sekarang?”Sebagai bentuk protes, warga bahkan menyiapkan baliho bernada keras yang melarang pejabat mulai dari anggota DPR, camat, bupati hingga pemerintah desa melintas di jalan hasil swadaya tersebut.
Di sisi lain, masyarakat juga membuka donasi publik untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan seperti pasir, semen, sirtu, hingga bantuan uang tunai.
Sementara itu, Sekretaris DPC AKPERSI Gorontalo Utara, Rian Mohamad, menilai kondisi ini sebagai sinyal serius bagi pemerintah daerah.
“Apa yang terjadi di Papualangi adalah alarm keras. Jangan tunggu kepercayaan publik benar-benar hilang baru bertindak,” tegasnya.
Kontras antara kemegahan panggung perayaan dan kondisi jalan yang memprihatinkan menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, energi dan anggaran terserap untuk seremoni, sementara di sisi lain masyarakat harus membiayai sendiri kebutuhan paling mendasar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terkait kritik dan aksi swadaya warga tersebut. (Adv)
Laporan : Serta
