![Redaksi [SN]](https://secure.gravatar.com/avatar/43e6854e2d5a63c5547660d3f8016a29?s=80&d=mm&r=g){kind=avatar}
GORONTALO [Shertanews.com] –Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXX Tahun 2026, bertempat di Alun-alun Tilamuta, Senin (27/4/2026) pagi.
Dengan suasana khidmat dan penuh makna, momentum ini menjadi pengingat penting bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrasi, serta ASN di lingkungan Pemkab Boalemo.
Dalam amanatnya, Rum Pagau membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program.
Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap visi besar pembangunan Indonesia.
Lebih lanjut, dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa tanpa koordinasi yang baik, pembangunan berisiko tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Sejumlah prioritas nasional turut menjadi perhatian, di antaranya kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan desa.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menghadirkan inovasi nyata, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik, percepatan rehabilitasi pascabencana, serta pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di era digital, reformasi birokrasi berbasis out come juga menjadi fokus utama, melalui penguatan digitalisasi, integrasi sistem, dan inovasi layanan publik agar lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian dari transformasi pelayanan, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus didorong. Hingga saat ini, sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan berkualitas. (Adv)
Laporan : Serta
