Aktivitas PT PG Dikeluhkan Warga, DPRD Boalemo Soroti Pembakaran Tebu Hingga Embung

GORONTALO [Shertanews.com]-Keluhan masyarakat Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, terkait aktivitas PT. Pabrik Gula Gorontalo (PT PG) kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Boalemo.

Sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat mulai dari kondisi bahu jalan hingga persoalan embung yang berada di sekitar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Boalemo, pada Rabu (30/9).

RDP yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Boalemo tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Muhammad Amin, dan dihadiri Wakil Ketua serta sejumlah anggota Komisi III.

Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepala Desa Batu Kramat, serta masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Boalemo, Ahmad Ali Imran, mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat bukan merupakan keluhan baru.

Menurutnya, DPRD Boalemo sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditindaklanjuti.

Karena itu, politisi muda Ali Imran menilai pembahasan dalam RDP tidak boleh berhenti sebatas forum pertemuan. Persoalan yang telah berulang kali disampaikan masyarakat membutuhkan tindak lanjut nyata dari pihak terkait.

Di tengah pembahasan tersebut, pihak PT Pabrik Gula Gorontalo tidak hadir dalam RDP. Kondisi ini membuat sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan belum mendapatkan penjelasan dari pihak PT PG dalam forum tersebut.

DPRD pun mendorong agar OPD terkait dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan melakukan langkah konkret di lapangan, sehingga persoalan yang dikeluhkan warga tidak terus berulang.

Sementara itu, salah satu keluhan yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah aktivitas pembakaran tebu. Warga mengeluhkan abu hasil pembakaran yang disebut beterbangan terbawa angin hingga ke permukiman.

Abu tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga, bahkan mengotori rumah-rumah dan berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari.

Persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak terkait agar aktivitas perusahaan dapat berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan dan kondisi lingkungan masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan. (Adv)

Laporan : Serta