![Redaksi [SN]](https://secure.gravatar.com/avatar/938d189ef3771c4011ed62ca876003c8561f6f59b0a49760c0ff8f47d82a24b1?s=80&d=mm&r=g){kind=avatar}
BOALEMO [Shertanews.com] —Bupati Boalemo, Drs. H. Rum Pagau, menyampaikan sejumlah penegasan penting saat memimpin apel awal bulan yang berlangsung di Alun-Alun Tilamuta, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau menyoroti beberapa hal strategis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), pengawasan internal pemerintahan, hingga penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Bupati adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Clara Gobel (RSCG) Boalemo. Ia meminta pihak manajemen rumah sakit agar lebih mengutamakan keselamatan pasien, khususnya masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dalam kondisi darurat atau emergency.
Menurutnya, pasien dalam kondisi kritis harus segera mendapatkan pertolongan medis tanpa harus terkendala persoalan administrasi, seperti kelengkapan kartu identitas maupun surat rujukan.
“Kalau ada yang masuk (sakit), tangani dulu, belakangan tanya rujukan atau KTP. Kasihan pasien kritis,” tegas Rum Pagau.
Ia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan pasien harus menjadi prioritas utama tenaga medis. Jangan sampai persoalan administratif justru menghambat pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
Selain sektor kesehatan, Bupati Rum Pagau juga memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Ia menegaskan, ASN yang terlambat mengikuti apel maupun upacara tidak diperkenankan memasuki lapangan. Bahkan, pelanggaran kedisiplinan tersebut akan berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Untuk memastikan aturan berjalan sebagaimana mestinya, Bupati meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan ASN, tidak hanya saat pelaksanaan apel dan upacara, tetapi juga di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta kantor-kantor pemerintahan secara berkala.
Dalam kesempatan itu, Rum Pagau turut mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bupati menyampaikan bahwa hak pejabat dan ASN akan dibayarkan sebesar 100 persen, dengan pemotongan sebesar 2,5 persen.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemenuhan hak ASN harus berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban. Setiap aparatur dituntut menunjukkan disiplin, tanggung jawab, serta kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi terhadap pegawai yang tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan, lanjutnya, akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan birokrasi.
Melalui sejumlah penegasan tersebut, Bupati Rum Pagau berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Boalemo semakin meningkatkan profesionalisme, memperkuat pengawasan, serta membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan kesungguhan aparatur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Adv)
Laporan : Serta
