![Redaksi [SN]](https://secure.gravatar.com/avatar/938d189ef3771c4011ed62ca876003c8561f6f59b0a49760c0ff8f47d82a24b1?s=80&d=mm&r=g){kind=avatar}
GORONTALO [Shertanews.com]-Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Gorontalo melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Dengilo yang dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan serius pada Jumat (20/03/2026). Sorotan ini menyusul insiden jebolnya aliran air yang meluap hingga ke badan jalan umum yang diduga kuat merupakan dampak langsung dari aktivitas tambang ilegal yang tidak terkendali.
Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo Imran Uno, S.Pd.I.,C.ILJ, menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan sinyal kuat adanya kegagalan pengawasan.
“Kalau ini terus terjadi, maka patut dipertanyakan di mana pemerintah daerah? Ini bukan lagi kelalaian biasa, tetapi mengarah pada pembiaran yang sistemik,” tegas Imran.
Menurutnya, perubahan aliran air hingga meluap ke jalan publik menunjukkan adanya intervensi serius terhadap struktur lingkungan. Aktivitas PETI disebut telah mengganggu jalur alami air, khususnya di sekitar kawasan perbatasan Desa Popaya dan Desa Karya Baru.
Tak hanya itu, AKPERSI menilai tanpa pengendalian yang tegas, praktik PETI berpotensi terus meluas dan memperparah kerusakan lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat.
Lebih janjut, ketua DPD AKPERSI Imran uno menyoroti adanya pola eksploitasi yang tidak adil, di mana keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara dampaknya ditanggung oleh masyarakat luas yang resikonya di tanggung oleh masyarakat.
Dirinya pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak berhenti pada tindakan penertiban sesaat, melainkan melakukan langkah konkret dan menyeluruh, termasuk mengusut aktor-aktor di balik aktivitas PETI yang diduga terorganisir.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas tambang justru menjadi pihak paling terdampak. Gangguan akses jalan hingga potensi bahaya lingkungan menjadi keluhan utama warga, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Kami tidak terlibat, tapi justru paling merasakan dampaknya. Apalagi ini sudah dekat Lebaran,” ungkap salah satu warga.
Sebagai bentuk keseriusan, AKPERSI menyatakan akan melakukan penelusuran internal untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, yang selanjutnya akan dilaporkan secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum dan Kejaksaan.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa persoalan PETI di Pohuwato bukan sekadar isu lokal, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata.
Tanpa penindakan tegas dan solusi yang terukur, praktik tambang ilegal dikhawatirkan akan terus berulang dengan dampak yang semakin luas dan merugikan masyarakat. (Adv)
Laporan : Serta
