Perkuat Pengawasan, Bupati Rum Pagau Dorong Pengelolaan Keuangan Desa Yang Transparan

BOALEMO (Shertanews.com)-Pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap anggaran yang dikucurkan ke desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata.

Pesan tersebut ditegaskan Bupati Boalemo, Drs. H. Rum Pagau, dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Boalemo, yang digelar oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo di Gedung Grand Amalia, Tilamuta, Kamis (15/10/2026).

Mengusung tema “Pemanfaatan Dana Desa untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab sekaligus memastikan pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Rum Pagau menyampaikan penghargaan kepada seluruh narasumber yang telah hadir untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta pembangunan desa.

Ia menegaskan bahwa desa memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, kemajuan Kabupaten Boalemo harus dibangun melalui desa-desa yang mampu mengelola potensi, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Menurut Rum Pagau, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap ataupun banyaknya pembangunan fisik yang diselesaikan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Ia menilai, apabila dikelola dengan perencanaan yang matang, Dana Desa dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka kesempatan usaha, meningkatkan pendapatan warga, dan membantu mengurangi kemiskinan.

Selain itu, Rum Pagau menekankan tiga prinsip utama yang wajib menjadi pedoman aparatur desa, yakni integritas dalam menjaga amanah masyarakat, profesionalitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta orientasi pada hasil agar setiap program memberikan dampak yang terukur.

Ia turut mengajak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Melalui workshop yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo ini, diharapkan pemerintah desa semakin memahami pentingnya pengawasan, pencegahan penyimpangan, dan penggunaan anggaran sesuai prioritas pembangunan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa bukan sekadar tentang berapa banyak anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat.

Dana Desa harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan warga sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. (Adv)

Laporan : Serta