![Redaksi [SN]](https://secure.gravatar.com/avatar/938d189ef3771c4011ed62ca876003c8561f6f59b0a49760c0ff8f47d82a24b1?s=80&d=mm&r=g){kind=avatar}
GORONTALO [Shertanews.com]-Polemik pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo kian memanas. Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Kabupaten Boalemo melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menekan aktivitas penambang lokal, Sabtu (7/3/2026).
Sekretaris DPC MPI Boalemo, Roy Syawal menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini telah memukul keras kehidupan masyarakat penambang dan berpotensi melumpuhkan ekonomi rakyat di wilayah-wilayah tambang.
Menurutnya, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Gusnar Ismail dan Ida Syaidah bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi membuat rakyat kecil kehilangan ruang hidup. Penambang tidak bisa menjual emas, pengepul takut membeli, dan pemilik toko emas memilih menutup diri. Rantai ekonomi rakyat sedang diputus,” ujar Roy dengan nada tegas.
Tak hanya sang itu aktivis muda itu menyebut bahwa dampak dari situasi tersebut sudah mulai dirasakan di berbagai desa yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan rakyat, sehingga aktivitas ekonomi melambat, perputaran uang menurun, dan penghasilan keluarga penambang menjadi tidak menentu.
Roy juga membandingkan kebijakan di daerah dengan arahan pemerintah pusat. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mendorong agar tambang rakyat dikelola melalui koperasi sehingga dapat dibina dan dilegalkan.
“Jika mengikuti arahan presiden, tambang rakyat seharusnya difasilitasi dan ditata melalui koperasi. Bukan justru dimatikan tanpa solusi. Pemerintah seharusnya hadir untuk membina, bukan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, MPI Boalemo menilai pendekatan represif tanpa solusi hanya akan memperkeruh keadaan dan memperbesar potensi gejolak sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dengan para penambang serta mencari solusi yang berpihak kepada ekonomi rakyat.
“Tambang rakyat bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi sumber hidup ribuan keluarga. Jika kebijakan terus menekan tanpa jalan keluar, maka yang terancam bukan hanya penambang, tetapi stabilitas sosial masyarakat,” pungkas Roy. (Adv)
Laporan : Serta
